HUT Ke-81 Brimob, Kapolda Metro Anjangsana 11 Personel yang Jalani Pengobatan
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dan Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan anjangsana personel Brimob yang sakit. (Dok. Istimewa)
Jakarta – Polda Metro Jaya melaksanakan anjangsana untuk memberikan dukungan kepada 11 personel Satuan Brimob yang tengah menjalani pengobatan dan pemulihan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian sekaligus bentuk dukungan pimpinan terhadap personelnya.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Brimob. Seluruh personel tersebut mengalami cedera saat melaksanakan tugas dan hingga kini masih menjalani proses perawatan maupun pemulihan, Senin (16/11/2026).
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dan Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan anjangsana personel Brimob yang sakit. (Dok. Istimewa)
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto didampingi Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan serta pejabat utama Polda Metro Jaya mengunjungi AKBP Supriadi Rahman di Asrama Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Supriadi masih menjalani pengobatan akibat cedera pada mata setelah terkena percikan petasan saat melaksanakan tugas penggerebekan terkait peredaran narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, Kamis (13/8) lalu.
Perhatian serupa diberikan jajaran Polda Metro Jaya kepada 10 personel Satbrimob lain yang masih menjalani pengobatan maupun pemulihan. Anjangsana tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moril bagi personel dan keluarga selama proses pemulihan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dukungan kepada personel yang sedang menjalani pengobatan merupakan bagian dari kebersamaan di lingkungan kepolisian.
“Ketika ada anggota yang sedang sakit atau menjalani pemulihan, dukungan dari pimpinan dan rekan-rekan sangat berarti, termasuk bagi keluarganya. Kami berharap seluruh personel diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam proses pemulihan,” ujarnya.
JAKARTA – Komitmen dalam mewujudkan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal bersama seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal KP2MI, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus memperkuat langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait optimalisasi anggaran, penguatan program prioritas kementerian, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Dalam rapat tersebut, salah satu perhatian utama diarahkan pada evaluasi dan percepatan realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Inspektorat Jenderal melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala atau bottleneck yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran. Langkah ini diperlukan agar setiap hambatan dapat segera diatasi melalui koordinasi dan langkah penyelesaian yang tepat.
Percepatan realisasi ABT diharapkan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Dengan demikian, efektivitas program serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara beriringan.
Agenda berikutnya membahas penguatan Tim Task Force SMK Go Global. Program ini menjadi salah satu perhatian strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Melalui penguatan tim tersebut, diperlukan sinergi dan koordinasi lintas unit kerja agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Peran pengawasan menjadi penting untuk memastikan setiap tahapan program dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki arah kebijakan yang jelas, serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi calon pekerja migran Indonesia.
Selain itu, rapat juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut temuan BPK RI. Pembahasan difokuskan pada penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dari hasil pendampingan pemeriksaan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat Jenderal dalam mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan kementerian.
Penyelesaian temuan pemeriksaan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan tepat waktu agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut atas seluruh hasil pembahasan. Seluruh jajaran Inspektorat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, memperkuat tanggung jawab, serta memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis bagi seluruh unit kerja dalam mengidentifikasi risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan terciptanya tata kelola organisasi yang efektif.
Melalui rapat strategis ini, KP2MI menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan setiap program dan kebijakan kementerian. Sinergi seluruh jajaran menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal, program prioritas terlaksana secara efektif, serta hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.
Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas, Inspektorat Jenderal KP2MI terus berupaya menghadirkan pengawasan yang berdampak nyata demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pengawasan kuat, tata kelola akuntabel, Pekerja Migran Indonesia terlindungi. Bersama mewujudkan Indonesia Maju!
JAKARTA – Komitmen dalam mewujudkan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal bersama seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal KP2MI, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus memperkuat langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait optimalisasi anggaran, penguatan program prioritas kementerian, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Dalam rapat tersebut, salah satu perhatian utama diarahkan pada evaluasi dan percepatan realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Inspektorat Jenderal melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala atau bottleneck yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran. Langkah ini diperlukan agar setiap hambatan dapat segera diatasi melalui koordinasi dan langkah penyelesaian yang tepat.
Percepatan realisasi ABT diharapkan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Dengan demikian, efektivitas program serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara beriringan.
Agenda berikutnya membahas penguatan Tim Task Force SMK Go Global. Program ini menjadi salah satu perhatian strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Melalui penguatan tim tersebut, diperlukan sinergi dan koordinasi lintas unit kerja agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Peran pengawasan menjadi penting untuk memastikan setiap tahapan program dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki arah kebijakan yang jelas, serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi calon pekerja migran Indonesia.
Selain itu, rapat juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut temuan BPK RI. Pembahasan difokuskan pada penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dari hasil pendampingan pemeriksaan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat Jenderal dalam mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan kementerian.
Penyelesaian temuan pemeriksaan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan tepat waktu agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut atas seluruh hasil pembahasan. Seluruh jajaran Inspektorat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, memperkuat tanggung jawab, serta memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis bagi seluruh unit kerja dalam mengidentifikasi risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan terciptanya tata kelola organisasi yang efektif.
Melalui rapat strategis ini, KP2MI menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan setiap program dan kebijakan kementerian. Sinergi seluruh jajaran menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal, program prioritas terlaksana secara efektif, serta hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.
Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas, Inspektorat Jenderal KP2MI terus berupaya menghadirkan pengawasan yang berdampak nyata demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pengawasan kuat, tata kelola akuntabel, Pekerja Migran Indonesia terlindungi. Bersama mewujudkan Indonesia Maju!
Kapolri Luncurkan Poliran, Tingkat Pengangguran Indonesia Disoroti
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11).
Dia bilang langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan angka pengangguran di Indonesia, terutama di Jabar yang angkanya di atas nasional.
Suyudi menuturkan dalam sambutannya yang menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).
Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Sukses di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.
Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.
“Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” kata jenderal bintang empat polisi itu.
Kapolri Luncurkan POLIRAN, Perluas Lapangan Kerja dan Perintahkan Pemberantasan Calo Tenaga Kerja
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11).
Dia bilang langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan angka pengangguran di Indonesia, terutama di Jabar yang angkanya di atas nasional.
Suyudi menuturkan dalam sambutannya yang menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).
Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Sukses di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.
Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.
“Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” kata jenderal bintang empat polisi itu.
Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan
Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.
Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
“Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.
Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.
Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.
Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
“Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.
Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
“Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.
Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.
“Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.
Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.
Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjukkan aksi simbolis dengan memberi hormat kepada cicit Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Antasena Ramaputra Hoegeng, dalam upacara penganugerahan Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11).
Momen ini berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Suyudi untuk diperkenalkan kepada keluarga besar almarhum Jenderal Hoegeng. Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada 19 tokoh bangsa yang berjasa besar.
Antasena yang masih kanak-kanak mengawali dengan gestur hormat saat berhadapan dengan Presiden di Istana Negara. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo meminta Kapolri Suyudi mendekat, yang direspons sang Jenderal dengan lari kecil menuju lokasi perbincangan.
Saat bertemu, Kapolri Suyudi membalas hormat Antasena dengan sikap sempurna dan menjabat tangan bocah tersebut dengan hangat. Suasana kekeluargaan menyelimuti pertemuan tersebut, mencerminkan kedekatan antara institusi Polri dengan keturunan salah satu tokoh paling ikonik di Korps Bhayangkara.
Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang merupakan Kapolri ke-5 periode 1968-1971, dikenal luas sebagai teladan kejujuran dan integritas. Selain menghadiri upacara, Kapolri Suyudi juga melakukan ziarah ke makam Jenderal Hoegeng di TPBU Giri Tama, Kabupaten Bogor, pada hari yang sama.
“Beliau teladan kejujuran,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.
“He set an example that honesty must be maintained in every situation, including when a person has authority and position,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.
Penganugerahan ini resmi ditetapkan melalui Keppres Nomor 93/TK Tahun 2026. Hal ini menjadi pengakuan tertinggi negara atas dedikasi luar biasa Jenderal Hoegeng dalam menjaga marwah kepolisian selama masa pengabdiannya.
Baca berita Media Alkhairaat “*Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng*” selengkapnya pada link https://media.alkhairaat.id/momen-kapolri-suyudi-beri-hormat-ke-cicit-jenderal-hoegeng/
_Ikuti *Saluran WhatsApp* Media Alkhairaat | Inspirasi Kebaikan di https://s.id/whatsmal_
_Beriklan sambil beramal bersama kami, *Advertising Media Alkhairaat* (AMAL) di https://s.id/adsmal_
Kapolri Jenderal Suyudi Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan
Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.
Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
“Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.
Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.
Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.
Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
“Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.
Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
“Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.
Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.
“Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.
Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.
Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan
Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.
Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
“Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.
Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.
Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.
Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
“Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.
Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
“Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.
Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.
“Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.
Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.
Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjukkan aksi simbolis dengan memberi hormat kepada cicit Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Antasena Ramaputra Hoegeng, dalam upacara penganugerahan Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11).
Momen ini berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Suyudi untuk diperkenalkan kepada keluarga besar almarhum Jenderal Hoegeng. Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada 19 tokoh bangsa yang berjasa besar.
Antasena yang masih kanak-kanak mengawali dengan gestur hormat saat berhadapan dengan Presiden di Istana Negara. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo meminta Kapolri Suyudi mendekat, yang direspons sang Jenderal dengan lari kecil menuju lokasi perbincangan.
Saat bertemu, Kapolri Suyudi membalas hormat Antasena dengan sikap sempurna dan menjabat tangan bocah tersebut dengan hangat. Suasana kekeluargaan menyelimuti pertemuan tersebut, mencerminkan kedekatan antara institusi Polri dengan keturunan salah satu tokoh paling ikonik di Korps Bhayangkara.
Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang merupakan Kapolri ke-5 periode 1968-1971, dikenal luas sebagai teladan kejujuran dan integritas. Selain menghadiri upacara, Kapolri Suyudi juga melakukan ziarah ke makam Jenderal Hoegeng di TPBU Giri Tama, Kabupaten Bogor, pada hari yang sama.
“Beliau teladan kejujuran,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.
“He set an example that honesty must be maintained in every situation, including when a person has authority and position,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.
Penganugerahan ini resmi ditetapkan melalui Keppres Nomor 93/TK Tahun 2026. Hal ini menjadi pengakuan tertinggi negara atas dedikasi luar biasa Jenderal Hoegeng dalam menjaga marwah kepolisian selama masa pengabdiannya.
Baca berita Media Alkhairaat “*Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng*” selengkapnya pada link https://media.alkhairaat.id/momen-kapolri-suyudi-beri-hormat-ke-cicit-jenderal-hoegeng/
_Ikuti *Saluran WhatsApp* Media Alkhairaat | Inspirasi Kebaikan di https://s.id/whatsmal_
_Beriklan sambil beramal bersama kami, *Advertising Media Alkhairaat* (AMAL) di https://s.id/adsmal_